3 Alasan Gokar Tunggu Hasil Praperadilan Setya Novanto

3 Alasan Gokar Tunggu Hasil Praperadilan Setya Novanto

Rapat Pleno Partai Golongan Karya (Golkar) pada 25 November yang lalu menegaskan bahwa tidak akan mengganti posisi Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar sebelum hasil Praperadilannya keluar. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, dalam berita terbaru menyatakan jika setidaknya ada tiga hal yang dijadikan bahan pertimbangan partai Golkar untuk menunggu hingga hasil Praperadilan Setya Novanto keluar meski banyak pihak telah mendesak SetNov untuk turun dari takhtanya.

Idrus menuturkan dalam wawancara singkat saat ditemui pada hari Selasa, 5 Desember 2017 yang lalu, bahwa alasan pertama partai Golkar bersikap demikian adalah karena mempertimbangkan suasana batin Setya Novanto yang sedang menjalani proses hukum. Alasan kedua, Golkar juga mempertimbangkan suasana batin pengurus serta keluarga besar partai Golkar. Alasan yang terakhir, Golkar masih mempertimbangkan suasana batin rakyat yang berkomitmen bahwa partai politik seharusnya dapat memberi contoh baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga pertimbangan inilah yang kemudian mendasari Partai Golkar untuk tetap mmemegang teguh hasil rapat pleno sebelumnya, yaitu menunggu hasil praperadilan Setya Novanto diputuskan.

Sidang Praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi E-KTP, Setya Novanto, mulanya dijadwalkan untuk digelar pada akhir bulan November yang lalu. Namun hingga saat ini KPK mengundur sidang tersebut dengan alasan berkas belum siap. Sidang Praperadilan Setya Novanto kemudian dijadwalkan akan digelar kembali pada Kamis, 7 Desember 2017.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI masih menyelidiki kasus Setya Novanto hingga saat ini. Salah satu anggota MKD, Maman Imanulhaq menuturkan jika proses penyelidikan dugaan pelanggaran etik Setya Novanto sudah hampir selesai. Maman juga meyakini jika MKD bisa menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran etik Setya Novanto ini sebelum reses, sesuai dengan harapan publik dan DPR. Sehingga proses penyelidikan tersebut tidak mengganggu kerja anggotan dewan.

Jika berkas perkara kasus dugaan korupsi pengadaan E-KTP Setya Novanto selsai dan dinyatakan lengkap, selanjutnya penyerahan tersangka dan berkas dari penyidik ke JPU akan diproses lebih lanjut secara aspek formil. Jika berkas telah dilimpahkan, maka secara otomatis sidang praperadilan Setya Novanto akan dinyatakan gugur. Menanggapi hal ini, Partai Golkar tetap menyatakan untuk menunggu kemungkinan apapun yang akan terjadi terhadap sidang praperadilan Setya Novanto.

Tinggalkan Balasan